UU Proteksi Kebakaran Dan Peraturan Pemerintah Mendukungnya

UU Proteksi Kebakaran Dan Peraturan Pemerintah

Setiap orang tentunya ingin terhindar dari bencana kebakaran. Seperti kita tahu bersama kebakaran bisa sangat mengancam jiwa apabila terjadi dan tak segera dipadamkan. Pemerintah juga menyadari betapa berbahayanya kebakaran ini. Untuk itu, dalam menyusun kebijakannya, pemerintah memiliki beberapa undang – undang yang membahasa tentang proteksi kebakaran. Undang – undang atau biasa disingkat UU, merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan otoritas untuk mengatur, memberi anjuran, menghukum, atau membatasi sesuatu.

Ada beberapa undang – undang yang memiliki UU proteksi kebakaran di dalamnya. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 dan UU No. 28 tahun 2002. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 adalah peraturan pelaksanaan dari UU No. 28 tahun 2002. Jadi isinya menerangkan pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002.

UU No. 28 tahun 2002

Undang – undang ini adalah undang – undang tentang bangunan gedung. Di dalamnya terdapat aturan – aturan yang membahas mengenai bangunan gedung dan ketentuan – ketentuan hukumnya. Aturan – aturan yang harus dipatuhi ketika seseorang atau kelompok akan mendirikan bangunan.

Pada beberapa pasalnya, undang – undang ini membahas mengenai UU proteksi kebakaran. Pasal 17 berisi mengenai persyaratan keselamatan. Perlu Anda ketahui bahwa apabila ingin mendirikan atau membangun bangunan gedung, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Baik persyaratan hukum maupun persyaratan teknis. Persyaratan keselamatan yang disinggung pada pasal 17 tersebut adalah termasuk pada persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap bangunan gedung yang akan dibangun.

Pada pasal 17 ayat 3 dijelaskan bahwa gedung harus memiliki kemampuan dalam melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran. Caranya adalah melalui proteksi kebakaran pasif dan/atau proteksi kebakaran aktif.

Bangunan gedung selain rumah tinggal, diharuskan memiliki sistem proteksi kebakaran pasif dan sistem proteksi kebakaran aktif. Sistem proteksi kebakaran pasif meliputi kemampuan stabilitas struktur bangunan beserta elemennya, konstruksi yang tahan api, penyekatan dan pemisahan, dan proteksi pada bukaan agar dapat menghambat dan membatasi penyebaran api maupun asap.

Proteksi kebakaran aktif terdiri dari sistem proteksi untuk mendeteksi dan untuk memadamkan. Untuk mendeteksi terdiri dari sistem deteksi dan alarm. Sedangkan untuk sistem proteksi untuk memadamkan terdiri dari hydrant, hose-reel, sprinkler, dan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).

Pada pasal 30, menjelaskan bahwa setiap bangunan kecuali rumah tinggal harus dilengkapi dengan sistem peringatan bahaya bagi para penggunanya. Diharuskan juga memiliki pintu keluar darurat dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana seperti kebakaran maupun bencana lainnya.

Pada UU No. 28 tahun 2002 kurang lebih menjelaskan hal – hal tersebut di atas. Untuk peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005.

PP RI No. 36 Tahun 2005

Pada Peraturan pemerintah RI No. 36 Tahun 2005, berdasarkan tingkat risiko kebakarannya, bangunan gedung diklasifikasikan ke dalam 3 tingkat. Yaitu tingkat kebakaran rendah, tingkat kebakaran sedang, dan tingkat kebakaran tinggi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

  1. Tingkat Risiko Kebakaran Tinggi

Bangunan dengan risiko kebakaran tinggi mengacu pada gedung yang karena fungsinya, desainnya, penggunaannya maupun komponen dan material pembuatnya memiliki kecenderungan mudah terbakar yang tinggi atau sangat tinggi.

  1. Tingkat Risiko Kebakaran Sedang

Pada dasarnya hampir sama dengan penjelasan sebelumnya dari semua faktor – faktor tersebut menyebabkan tingkat mudah terbakarnya sedang.

  1. Tingkat Risiko Kebakaran Rendah

Pada bangunan dengan tingkat kebakaran rendah artinya bangunan tersebut baik secara desain, fungsi, penggunaan maupun komponen penyusunnya memiliki tingkat mudah terbakar yang rendah.

Pada pasal 34 dijelaskan bahwa setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus memiliki perlindungan terhadap kebakaran dengan sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif.

Lebih dalam dijelaskan bahwa yang dimaksud proteksi pasif adalah proteksi terhadap penghuni maupun harta benda yang berbasis pada desain rancangan dan pengaturan komponen arsitektur maupun struktur bangunan. Sehingga dapat melindungi penghuni dan harta benda dari risiko kebakaran.

Sedangkan untuk proteksi kebakaran aktif adalah proteksi berbasis pada penyediaan alat yang dapat bekerja otomatis maupun manual untuk keperluan memadamkan kebakaran.

Pada pasal 58 mengharuskan bangunan yang menggunakan lift sebagai akses antar lantai, harus menyediakan lift kebakaran. Maksudnya adalah lift yang bisa digunakan oleh petugas kebakaran saat terjadi keadaan darurat kebakaran. Lift tersebut dapat berupa lift khusus kebakaran atau lift biasa yang pengoperasiannya dapat diatur untuk keperluan tersebut.

TotalFire Indonesia adalah perusahaan berpengalaman di bidang proteksi kebakaran. Kami selalu berfokus pada pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dengan standar internasional kami menjamin kepuasan dan keamanan Anda dengan produk – produk terbaik kami. Untuk itu, standar layanan kami pastilah sesuai dengan UU proteksi kebakaran yang berlaku di Indonesia.