Hampir setiap diskusi teknis soal proteksi kebakaran bangunan gedung di Indonesia, cepat atau lambat, akan berujung pada satu dokumen yang sama: Permen PU No. 26 Tahun 2008. Konsultan menyebutnya. Dinas pemadam mengutipnya saat pemeriksaan. Kontraktor mencantumkannya di lembar spesifikasi. Tapi kalau ditanya isinya secara detail, jawaban yang muncul biasanya berhenti di “ya itu yang mengatur sprinkler dan hidran”.

Padahal isinya jauh lebih luas dari itu, dan justru bagian yang paling sering menimbulkan masalah di lapangan bukan bab sprinkler, melainkan bab akses pemadam kebakaran yang nyaris tidak pernah dibaca oleh tim desain arsitektur.

Artikel ini membedah peraturan tersebut: identitasnya, status keberlakuannya hari ini, struktur isinya, dan bagian mana yang paling sering menjadi temuan saat bangunan diperiksa.

Identitas dan Kedudukan Peraturan

Nama lengkapnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Peraturan ini ditetapkan dan mulai berlaku pada akhir Desember 2008.

Satu hal yang perlu diperhatikan: peraturan ini mencabut Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000. Jadi kalau Anda masih menemukan spesifikasi teknis atau dokumen tender yang mengacu ke Kepmen 10/KPTS/2000 sebagai dasar hukum utama, dokumen itu memakai rujukan yang sudah dicabut sejak 2008. Ini bukan kesalahan fatal secara teknis, karena banyak substansinya diserap ke peraturan pengganti, tapi secara administratif rujukan tersebut sudah tidak tepat.

Perhatikan juga kata terakhir pada judulnya: dan Lingkungan. Cakupan peraturan ini tidak berhenti di dinding bangunan. Ia juga mengatur lingkungan di sekitar bangunan, mulai dari jalur masuk kendaraan pemadam sampai hidran halaman dan pasokan air kawasan. Bagian inilah yang paling sering terlewat.

Definisi Kunci yang Sering Dipersempit

Di Pasal 1, sistem proteksi kebakaran didefinisikan sebagai peralatan, kelengkapan, dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun, yang digunakan untuk proteksi aktif, proteksi pasif, maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

Frasa “cara-cara pengelolaan” itu penting dan hampir selalu diabaikan. Artinya, sejak definisi paling awal, peraturan ini sudah menempatkan manajemen, prosedur, dan kesiapan manusia sebagai bagian dari sistem proteksi kebakaran, bukan pelengkap opsional. Bangunan dengan perangkat lengkap tapi tanpa organisasi pengelola yang berjalan, secara definisi peraturan ini, belum memiliki sistem proteksi kebakaran yang utuh.

Konsekuensinya praktis. Saat pemeriksaan kelaikan, dokumen organisasi dan bukti latihan bisa ditanyakan sama seriusnya dengan hasil uji fungsi pompa. Struktur, tugas, dan program kerja organisasi tersebut dibahas terpisah dalam pembahasan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).

Status Keberlakuan Saat Ini

Pertanyaan yang paling sering muncul: apakah Permen PU 26/2008 masih berlaku setelah terbitnya PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung?

Jawabannya ya, dan alasannya terletak pada pembagian peran antara keduanya.

PP 16/2021 bekerja di lapis administratif dan prosedural. Ia mengatur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), alur perizinan, peran pemerintah daerah, dan kerangka pemenuhan standar teknis. Ia menetapkan bahwa bangunan harus memenuhi standar keselamatan, termasuk proteksi kebakaran.

Permen PU 26/2008 bekerja di lapis teknis. Ia menjawab pertanyaan seperti apa standar itu: berapa jarak antar kepala sprinkler, berapa lebar minimum jalur akses pemadam, berapa jam tingkat ketahanan api dinding pemisah, bagaimana kelas bahaya hunian dipetakan.

Keduanya tidak saling menggantikan karena tidak mengatur hal yang sama. Dalam praktik pemeriksaan bangunan, pemeriksa akan bekerja dengan keduanya sekaligus: PP 16/2021 untuk kerangka kewajiban dan dokumen, Permen PU 26/2008 untuk angka dan kriteria teknisnya.

Karena itu, klaim yang sesekali muncul bahwa “Permen 26/2008 sudah tidak dipakai lagi” umumnya keliru. Yang berubah adalah nama perizinannya, bukan persyaratan teknisnya. Pergeseran dari IPB ke SLF adalah contoh perubahan administratif semacam itu.

Struktur dan Cakupan Isi

Badan peraturannya relatif ringkas, hanya sejumlah pasal. Volume sebenarnya ada di lampiran teknis, yang jauh lebih tebal dari pasal-pasalnya dan berisi ketentuan operasional yang dipakai sehari-hari.

Secara garis besar, materi teknisnya bisa dikelompokkan seperti ini:

Kelompok Materi	Cakupan Utama	Pihak yang Paling Terdampak
Akses dan pasokan air	Jalur masuk kendaraan pemadam, area operasional, saf pemadam kebakaran, hidran halaman, sumber air	Arsitek, perencana kawasan, pengelola lahan
Sarana penyelamatan jiwa	Jalur keluar, tangga darurat, pintu keluar, penerangan darurat, tanda arah, tempat berhimpun	Arsitek, pengelola gedung
Proteksi pasif	Kompartemenisasi, ketahanan api struktur, penghenti api pada penetrasi, pengendalian asap	Struktur, arsitek, kontraktor sipil
Proteksi aktif	Deteksi dan alarm, sprinkler, hidran gedung, APAR, sistem pemadam khusus, pompa kebakaran	Kontraktor mekanikal dan elektrikal proteksi kebakaran
Utilitas pendukung	Pasokan daya darurat, lift kebakaran, ventilasi, instalasi terkait	Kontraktor elektrikal dan mekanikal
Manajemen proteksi	Organisasi, personel, prosedur, latihan, pemeriksaan dan pemeliharaan	Pemilik dan pengelola bangunan

Perhatikan kolom paling kanan. Empat dari enam kelompok materi berada di luar lingkup kerja kontraktor proteksi kebakaran. Ini menjelaskan mengapa kepatuhan terhadap peraturan ini tidak bisa didelegasikan sepenuhnya ke satu vendor. Kalau jalur akses pemadam salah sejak gambar siteplan, kontraktor sprinkler terbaik sekalipun tidak bisa memperbaikinya.

Bagian yang Paling Sering Diabaikan: Akses Pemadam Kebakaran

Kalau harus memilih satu bagian dari Permen PU 26/2008 yang paling sering menjadi temuan, pilihannya bukan sprinkler atau detektor. Keduanya biasanya sudah terpasang karena terlihat, masuk RAB, dan diuji saat serah terima.

Yang bermasalah adalah akses pemadam kebakaran, karena bagian ini tidak berbentuk perangkat. Ia berbentuk ruang kosong, dan ruang kosong adalah hal pertama yang dikorbankan saat bangunan mulai dipakai.

Jalur Masuk dan Area Operasi

Peraturan ini mengatur secara cukup rinci kondisi lingkungan yang harus tersedia agar kendaraan pemadam bisa bekerja. Beberapa ketentuan yang layak dicatat:

Jalur akses harus mampu dilewati dan dioperasikan kendaraan pemadam, termasuk menyediakan radius putar yang memadai pada tikungan, dengan acuan sekitar 10,5 meter
Ruang bebas di atas area perkerasan tempat kendaraan pemadam beroperasi harus cukup tinggi, dengan acuan sekitar 4,5 meter, sehingga kanopi, jembatan penghubung, papan reklame, atau kabel rendah menjadi masalah
Perkerasan untuk operasi pemadaman harus tersedia pada sebagian perimeter bangunan, dengan porsi yang meningkat sesuai kelas dan ukuran bangunan
Permukaan jalur dan area perkerasan harus mampu menahan beban kendaraan pemadam, bukan hanya beban kendaraan pribadi

Poin terakhir ini kerap luput. Jalur yang dirancang sebagai jalur taman atau akses servis ringan bisa saja memenuhi syarat lebar di gambar, tapi perkerasannya tidak dihitung untuk kendaraan berbobot belasan ton dengan tangki penuh. Secara gambar lolos, secara kenyataan tidak.

Masalah yang Muncul Setelah Bangunan Beroperasi

Yang membuat bagian ini menarik adalah sifatnya yang mudah rusak tanpa ada yang sadar. Sebagian besar temuan akses pemadam bukan kesalahan desain, melainkan hasil akumulasi keputusan kecil setelah bangunan berjalan bertahun-tahun.

Pola yang berulang di berbagai jenis bangunan, dari kawasan industri sampai gedung perkantoran:

Area perkerasan berubah menjadi parkir tambahan karena kapasitas parkir kurang
Jalur akses dipersempit oleh pos jaga baru, taman, atau bangunan penunjang yang dibangun belakangan
Pagar dan portal tambahan dipasang untuk alasan keamanan tanpa mempertimbangkan lebar bukaan kendaraan pemadam
Kanopi atau penutup jalur dibangun untuk kenyamanan, memotong ruang bebas vertikal
Hidran halaman tertutup vegetasi yang tumbuh, tumpukan material, atau kendaraan yang diparkir tepat di depannya
Gudang sementara atau kontainer ditempatkan di area perkerasan karena kebutuhan operasional

Tidak satu pun dari keputusan itu terasa berbahaya saat diambil. Tapi gabungannya bisa membuat bangunan yang lulus pemeriksaan awal menjadi tidak bisa diakses secara efektif lima tahun kemudian. Dan ini bukan kondisi yang akan terdeteksi oleh pengujian sistem proteksi aktif, karena pompa dan sprinkler-nya tetap berfungsi normal.

Cara paling murah untuk mengelola risiko ini adalah memasukkan pemeriksaan akses ke dalam daftar periksa rutin pengelola gedung, dan mengunci area perkerasan sebagai zona yang tidak boleh diubah tanpa evaluasi. Proses rekomendasi dari dinas pemadam kebakaran umumnya menyentuh aspek ini, sehingga temuan akses sering muncul justru pada tahap tersebut, bukan saat commissioning.

Hidran Halaman dan Pasokan Air Kawasan

Peraturan ini juga menempatkan hidran halaman dan ketersediaan sumber air sebagai bagian dari persyaratan lingkungan, bukan hanya pelengkap gedung. Untuk kawasan industri atau kompleks bangunan, ini berarti perhitungan pasokan air tidak boleh berhenti di kebutuhan satu gedung.

Dua hal yang perlu dipastikan sejak tahap perencanaan:

Kapasitas dan durasi pasokan air memadai untuk skenario kebakaran terburuk yang realistis pada kawasan tersebut, bukan hanya untuk satu bangunan terkecil
Titik hidran halaman tersebar sehingga seluruh sisi bangunan dapat dijangkau oleh selang dengan panjang standar, tanpa mengandalkan sambungan yang tidak wajar

Penentuan titik dan jumlah hidran halaman berkaitan langsung dengan jangkauan fire hose yang tersedia dan dengan tekanan pompa hidran yang direncanakan. Titik hidran yang terlalu jarang memaksa penambahan panjang selang, dan penambahan panjang selang menambah kerugian tekanan. Dua hal ini harus dihitung bersamaan.

Sarana Penyelamatan Jiwa

Bagian sarana penyelamatan jiwa mengatur bagaimana penghuni bisa keluar dengan selamat. Materinya mencakup jumlah dan lebar jalur keluar, jarak tempuh maksimum, konstruksi tangga darurat, arah bukaan pintu, penerangan darurat, tanda arah, dan tempat berhimpun.

Satu ketentuan yang layak disorot: koridor yang melayani beban hunian di atas ambang tertentu harus dipisahkan dari ruang sekitarnya oleh dinding dengan tingkat ketahanan api minimum, umumnya satu jam. Logikanya sederhana. Koridor bukan sekadar lorong, ia adalah jalur keluar. Kalau koridor terisi asap dalam dua menit karena dindingnya tidak memberi perlawanan, jumlah pintu darurat yang tersedia tidak lagi relevan.

Temuan yang sering ditemukan pada bagian ini biasanya bersifat operasional, bukan struktural:

Pintu tangga darurat ditahan terbuka dengan pengganjal agar sirkulasi lebih nyaman, sehingga fungsi kompartemenisasinya hilang
Tangga darurat digunakan sebagai gudang sementara
Penerangan darurat terpasang tapi baterainya sudah mati dan tidak pernah diuji beban
Tanda arah keluar tertutup partisi, rak, atau renovasi interior
Tempat berhimpun secara dokumen ada, tapi di lapangan sudah berubah fungsi

Pengujian penerangan darurat adalah contoh yang paling mudah diabaikan. Lampu menyala saat dites tombol, tapi tidak pernah diuji dengan memutus daya selama durasi yang disyaratkan. Hasilnya, saat benar-benar dibutuhkan, lampu hanya bertahan beberapa menit.

Proteksi Pasif dan Proteksi Aktif

Peraturan ini memperlakukan proteksi pasif dan aktif sebagai dua lapis yang saling melengkapi, bukan alternatif yang bisa dipilih salah satu. Penjelasan lebih rinci soal pembagian peran keduanya tersedia pada bahasan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif.

Pada sisi pasif, materinya mencakup kompartemenisasi, tingkat ketahanan api elemen struktur dan dinding pemisah, penghenti api pada penetrasi instalasi, serta pengendalian asap. Bagian penetrasi ini secara konsisten menjadi sumber temuan, karena pekerjaannya dilakukan oleh banyak pihak berbeda. Kontraktor listrik menembus dinding untuk kabel tray, kontraktor plumbing untuk pipa, kontraktor HVAC untuk ducting. Masing-masing menutup sesuai kebiasaannya sendiri, dan hasil akhirnya adalah dinding tahan api dengan sejumlah lubang yang tidak tertutup dengan material bersertifikat.

Pada sisi aktif, materinya mencakup sistem deteksi dan alarm, sprinkler, hidran gedung, APAR, sistem pemadam khusus untuk ruang tertentu, serta pompa kebakaran dan pasokan airnya. Perencanaan pompa mengikuti kriteria kapasitas dan tekanan yang bersumber dari perhitungan kebutuhan sistem, sebagaimana dibahas pada jenis dan kapasitas fire pump, sementara kebutuhan sprinkler diturunkan dari perhitungan hidrolik sistem sprinkler berdasarkan klasifikasi bahaya hunian.

Perlu dicatat bahwa untuk detail perhitungan dan kriteria pengujian, praktik di Indonesia lazim merujuk ke SNI terkait dan standar NFPA sebagai acuan teknis pendukung. Permen PU 26/2008 menetapkan kerangka dan kewajibannya; standar teknis memberi metode hitungnya. Keduanya dipakai bersamaan, bukan saling menggantikan.

Manajemen Proteksi Kebakaran

Bagian manajemen mengatur sisi organisasi: siapa yang bertanggung jawab, personel apa yang harus ada, prosedur apa yang harus tersedia, dan seberapa sering latihan serta pemeriksaan dilakukan.

Inilah bagian yang paling murah untuk dipenuhi dan paling sering hanya dipenuhi di atas kertas. Bagan organisasi tercetak, dokumen prosedur tersimpan di lemari, tapi tidak ada yang tahu isinya, dan latihan evakuasi terakhir dilakukan bertahun-tahun lalu.

Ujian paling jujur untuk bagian ini bukan memeriksa dokumen. Cukup tanyakan tiga hal kepada personel yang sedang bertugas:

Kalau panel alarm berbunyi sekarang, apa yang Anda lakukan dalam tiga puluh detik pertama?
Di mana tempat berhimpun, dan siapa yang menghitung jumlah orang di sana?
Kapan pompa kebakaran terakhir dijalankan, dan siapa yang menyimpan catatannya?

Kalau ketiga pertanyaan ini dijawab dengan lancar oleh petugas yang kebetulan sedang jaga, manajemen proteksi kebakaran bangunan tersebut kemungkinan besar berjalan. Kalau tidak, dokumen sebagus apa pun tidak banyak membantu.

Kewajiban Pemerintah Daerah

Satu hal yang sering terlewat dari pembacaan Permen PU 26/2008 adalah bahwa peraturan ini tidak hanya mengikat pemilik bangunan. Pasal 5 mewajibkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengikuti persyaratan teknis di dalamnya.

Implikasinya, peraturan daerah dan pedoman teknis tingkat daerah seharusnya sejalan, dan daerah dapat menerbitkan ketentuan yang lebih rinci atau lebih ketat sesuai kondisi setempat. Contohnya di DKI Jakarta, yang memiliki ketentuan gubernur tersendiri terkait proteksi kebakaran.

Bagi pemilik bangunan yang beroperasi di beberapa daerah sekaligus, konsekuensinya praktis: memenuhi Permen PU 26/2008 adalah dasar minimum, bukan jaminan otomatis lolos pemeriksaan di semua wilayah. Ketentuan daerah tetap perlu dicek satu per satu, terutama untuk bangunan tinggi, kawasan industri, atau fasilitas dengan risiko khusus.

Kaitan dengan Kelaikan Bangunan

Dalam praktiknya, Permen PU 26/2008 paling terasa dampaknya pada saat pengurusan kelaikan bangunan. Pemeriksa akan menggunakan persyaratan teknisnya sebagai daftar periksa, dan ketidaksesuaian di lapangan akan muncul sebagai temuan yang harus diperbaiki sebelum dokumen diterbitkan.

Hubungan antara pemenuhan persyaratan teknis ini dengan penerbitan sertifikat dibahas lebih rinci pada tulisan tentang SLF dan sistem proteksi kebakaran. Kerangka regulasi yang lebih luas, termasuk posisi undang-undang dan peraturan pemerintah di atasnya, tersedia pada ringkasan peraturan proteksi kebakaran.

Berikut temuan yang paling sering muncul saat pemeriksaan, berdasarkan pola yang berulang di lapangan:

Temuan	Penyebab Umum	Tingkat Kesulitan Perbaikan
Area perkerasan pemadam terpakai untuk fungsi lain	Kapasitas parkir kurang, penambahan bangunan penunjang	Sedang, umumnya administratif dan penataan
Penetrasi instalasi pada dinding tahan api tidak tertutup	Banyak kontraktor, tidak ada pihak yang mengoordinasi penutupan	Rendah sampai sedang, bisa diperbaiki setelahnya
Pintu tangga darurat ditahan terbuka	Kebiasaan operasional, penutup pintu rusak	Rendah
Catatan pemeriksaan dan pengujian tidak ada	Tidak ada program pemeliharaan terjadwal	Rendah secara teknis, butuh waktu membangun riwayat
Kapasitas pasokan air tidak memenuhi durasi yang disyaratkan	Kesalahan asumsi pada tahap perencanaan	Tinggi, dapat berarti penambahan tangki
Ruang bebas vertikal jalur akses kurang	Kanopi, jembatan, atau struktur tambahan pasca-huni	Tinggi jika menyangkut struktur permanen

Pola yang terlihat dari tabel di atas cukup jelas. Temuan yang murah diperbaiki umumnya berasal dari kebiasaan operasional. Temuan yang mahal diperbaiki umumnya berasal dari keputusan yang diambil pada tahap perencanaan. Ini alasan mengapa membaca peraturan ini paling berguna dilakukan sebelum gambar dikunci, bukan setelah bangunan berdiri.

Cara Membaca Peraturan Ini secara Praktis

Membaca seluruh lampiran teknis dari awal sampai akhir jarang efisien bagi orang yang sedang mengerjakan satu proyek tertentu. Pendekatan yang lebih berguna adalah membacanya berdasarkan peran.

Untuk pemilik dan pengelola bangunan. Mulai dari bagian manajemen proteksi kebakaran dan bagian sarana penyelamatan jiwa. Dua bagian ini menentukan kewajiban harian Anda dan paling sering menjadi temuan yang sebenarnya bisa dicegah tanpa biaya besar.

Untuk arsitek dan perencana. Mulai dari bagian akses pemadam kebakaran dan proteksi pasif. Keputusan di kedua bagian ini terjadi di tahap paling awal dan paling mahal untuk diperbaiki di kemudian hari.

Untuk konsultan MEP dan kontraktor proteksi kebakaran. Bagian proteksi aktif dan pasokan air adalah lingkup utama, dibaca bersama SNI dan standar teknis pendukung untuk metode perhitungan dan pengujiannya.

Untuk tim pengelola fasilitas yang sudah beroperasi. Susun daftar periksa dari bagian akses, sarana penyelamatan, dan manajemen, kemudian jalankan secara berkala. Tiga bagian ini yang paling mudah rusak seiring waktu tanpa ada yang menyadarinya.

Dokumen resminya dapat diakses melalui basis data peraturan pemerintah, dan sebaiknya Anda merujuk ke naskah asli beserta lampirannya untuk angka dan kriteria yang bersifat mengikat. Ringkasan mana pun, termasuk artikel ini, hanya berguna sebagai peta untuk masuk ke dokumen aslinya.

“Sebagian besar temuan proteksi kebakaran yang kami jumpai di lapangan bukan karena perangkatnya tidak dipasang, tapi karena persyaratan lingkungan di sekelilingnya perlahan berubah setelah bangunan dipakai. Jalur akses menyempit, area perkerasan terpakai, hidran halaman tertutup. Semua terjadi sedikit demi sedikit dan tidak ada satu pun yang terasa salah saat diputuskan.”

— Muliawan Tjandra, CEO PT Totalfire Indonesia

Dukungan Teknis PT Totalfire Indonesia

PT Totalfire Indonesia berdiri sejak Mei 2005 dan mengerjakan perancangan, pemasangan, serta pemeliharaan sistem proteksi kebakaran dengan acuan standar NFPA dan SNI. Perusahaan bersertifikat ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 45001 untuk keselamatan dan kesehatan kerja.

Pengalaman proyek tim kami mencakup fasilitas data center, gedung perbankan, pembangkit listrik termasuk PLTU, kawasan industri dan pabrik, serta bangunan komersial dan hunian bertingkat, tersebar di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan Kalimantan. Untuk sebagian proyek, nama pemilik bangunan tidak dapat kami sebutkan karena ketentuan kerahasiaan.

Ruang lingkup layanan mencakup instalasi sistem proteksi kebakaran dari tahap perancangan sampai serah terima, evaluasi kesesuaian sistem terpasang terhadap persyaratan teknis yang berlaku, serta pemeliharaan berkala. Penjelasan lebih lengkap mengenai lingkup kerja tersedia pada halaman fire safety contractor.

Untuk bangunan yang sedang bersiap menghadapi pemeriksaan kelaikan, kami dapat membantu menyusun penilaian kesesuaian terhadap persyaratan teknis dan menyiapkan dokumentasi pendukungnya. Pertanyaan teknis dapat dikirim ke info@totalfire.co.id.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah Permen PU No. 26 Tahun 2008 masih berlaku?

Ya. PP No. 16 Tahun 2021 mengatur kerangka administratif dan prosedural bangunan gedung, sementara Permen PU 26/2008 mengatur persyaratan teknis sistem proteksi kebakarannya. Keduanya berlaku bersamaan dan digunakan bersama dalam pemeriksaan bangunan.

Peraturan apa yang dicabut oleh Permen PU 26/2008?

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000. Dokumen spesifikasi atau tender yang masih menjadikan Kepmen tersebut sebagai dasar hukum utama perlu diperbarui rujukannya.

Apakah peraturan ini hanya berlaku untuk bangunan tinggi?

Tidak. Persyaratannya diterapkan menurut klasifikasi bangunan, ketinggian, luas, dan tingkat bahaya hunian. Bangunan rendah dengan risiko tinggi, misalnya gudang bahan mudah terbakar, dapat menghadapi persyaratan yang lebih berat daripada bangunan yang lebih tinggi dengan risiko rendah.

Apa bagian yang paling sering menjadi temuan pemeriksaan?

Berdasarkan pola di lapangan, bagian akses pemadam kebakaran dan manajemen proteksi kebakaran. Keduanya tidak berbentuk perangkat, sehingga tidak pernah muncul sebagai item pengadaan, dan paling mudah terkikis setelah bangunan dipakai.

Apakah memenuhi Permen PU 26/2008 sudah cukup untuk semua daerah?

Peraturan ini adalah dasar minimum nasional. Pemerintah daerah wajib mengikutinya dan dapat menerbitkan ketentuan yang lebih rinci atau lebih ketat. Untuk proyek di beberapa wilayah, ketentuan daerah tetap perlu diperiksa secara terpisah.

Siapa yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan?

Tanggung jawab akhir ada pada pemilik dan pengelola bangunan, tetapi pemenuhannya tersebar. Arsitek menentukan akses dan proteksi pasif, konsultan dan kontraktor MEP menentukan proteksi aktif, dan pengelola menjalankan manajemen serta pemeliharaan. Kepatuhan tidak bisa didelegasikan sepenuhnya ke satu pihak.

Ditinjau oleh Muliawan Tjandra, CEO PT Totalfire Indonesia, pada 5 Oktober 2026. Rujukan pasal dan ketentuan lampiran dicocokkan dengan naskah peraturan pada basis data peraturan pemerintah; angka teknis disajikan sebagai acuan dan tetap perlu diverifikasi pada naskah asli untuk keperluan perizinan.

Permen PU 26/2008: Isi, Kewajiban, dan Status Berlakunya